Home

Discretionary Fund dan Dampak Hukumnya

Praktek dan/atau kegiatan di dunia pasar modal Indonesia makin hari makin memperlihatkan kemajuan yang jauh di atas perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pasar modal Indonesia itu sendiri. Salah satu contoh praktek atau kegiatan pasar modal Indonesia yang mendahului perkembangan peraturan perundang-undangan adalah makin maraknya praktek mempercayakan pengelolaan dana/investasi oleh investor pasar modal dalam bentuk pengelolaan produk dengan cara discretionary fund.

Discretionary fund ini menjadi sebuah bentuk pengelolaan produk investasi yang sangat populer di kalangan pelaku pasar modal Indonesia sebagai sebuah bentuk alternatif di dalam kegiatan investasi, terutama bagi para investor yang memiliki dana yang sangat besar dan mengharapkan keuntungan yang besar, yang artinya mereka bersedia mengambil resiko yang tinggi pula asalkan bisa mendapatkan return yang besar. Karena itu pula, tak heran nilai investasi dalam bentuk pengelolaan produk dengan cara discretionary fund ini per Maret 2009 bisa mencapai Rp. 41 triliun, suatu nilai yang cukup besar untuk sebuah produk pasar modal.

Padahal, banyak orang atau perusahaan yang menjadi investor produk tersebut tidak memahami apa yang dimaksud dengan bentuk pengelolaan produk dengan cara discretionary fund ini dan apa dampaknya terhadap pelaku pasar modal seperti investor atau manager investasi. Secara umum, Discretionary Fund memang sering diartikan sebagai sebuah kontrak pengelolaan dana yang ditujukan kepada nasabah perorangan maupun institusi yang menginginkan berinvestasi dalam jangka waktu yang relatif singkat tetapi bisa memberikan hasil yang optimal, namun secara khusus banyak yang tidak sadar bahwa produk ini bisa memberikan jebakan terhadap kehilangan dana investasi itu sendiri.


Tidak Adanya Pengaturan

Dalam pengertian umum, secara harfiah Discretionary sering diartikan sebagai suatu keleluasaan. Pengertian keleluasaan ini pulalah yang dijadikan sebagai landasan oleh para Manager Investasi dalam mengelola produk discretionary fund. Para Manager Investasi produk ini menjadi memiliki keleluasaan di dalam mengelola dana nasabahnya, dan sering sekali keleluasaan ini menjadi tanpa batas dan tanpa memperhatikan aturan hukum yang ada. Karena itu pula, para Manager Investasi banyak yang berbuat leluasa di dalam menempatkan dana nasabah yang dikelolanya dengan menempatkannya di berbagai macam instrument investasi baik di pasar uang, pasar modal bahkan termasuk di dalam derivative market seperti future dan forward contract, option dan swaps secara lintas Negara, lintas market dan lintas produk. Malah tidak jarang kemudian penempatan tersebut di-REPO-kan untuk bisa diputar kembali. Keuntungannya? Dalihnya selalu untuk keuntungan nasabah. Prakteknya? Selalu Manager Investasi yang meraup keuntungan.

Kenapa produk discretionary fund ini bisa memberikan keleluasaan kepada Manager Investasi? Hal ini bisa dilakukan oleh para Manager Investasi dikarenakan sampai saat ini belum ada aturan yang dikeluarkan secara khusus oleh pemerintah maupun otoritas pasar modal untuk membatasi ruang gerak atau system pengelolaan bagi dana ditempatkan dalam bentuk pengelolaan produk dengan cara discretionary fund. Dan sialnya, semua keleluasaan itu secara legal tertuang dan disepakati di dalam perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manager Investasi dengan nasabahnya.

Pada dasarnya, bentuk pengelolaan produk dengan cara Discretionary Fund ini adalah produk dengan skill base investment. Di dalam prakteknya, Manager Investasi selalu menyatakan dalam bentuk pengelolaan produk dengan cara ini merupakan suatu strategi untuk menghasilkan positif profit dan konsisten return dalam kondisi pasar dengan bentuk apapun, entah pasar sedang bullish atau bearish. Di dalam bentuk pengelolaan produk dengan cara discretionary ini, Manager Investasi berani menyatakan pernyataan seperti itu dikarenakan rasa optimis karena bisa melakukan pengelolaan dalam bentuk apapun tanpa harus lagi harus meminta izin kepada pemilik dana sehingga memudahkan proses penempatan dana secara efisien dan efektif.

Untuk bisa memuluskan semua janji-janji kepada nasabahnya, biasanya Manager Investasi menawarkan pemberian imbal hasil bentuk pengelolaan produk dengan cara discretionary fund dengan suku bunga yang cukup tinggi, rata-rata di atas suku bunga deposito berjangka. Dengan cara janji imbal hasil seperti ini, investor mana yang tidak tergiur? Apalagi imbal hasil itu dibayarkan setiap bulan secara rutin. Kalau sudah begini, investor akan lupa bagaimana melindungi dirinya atau investasinya dari gerogotan Manager Investasi, dan yang terjadi di kemudian hari adalah hal-hal yang tidak diinginkan investor seperti terjadinya gagal bayar atau pengembalian dari Manager Investasi, seperti yang terjadi di dalam kasus PNM beberapa waktu yang lalu.

Mungkin kesannya sedikit ketus, namun banyak pihak yang tidak sadar bahwa segala sesuatu yang tidak ada pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan cenderung akan menimbulkan sesuatu yang buruk di kemudian hari. Banyak sekali nasabah yang sudah tertipu oleh Manager Investasinya atas bentuk pengelolaan produk dengan cara ini, rata-rata penipuan itu terjadi ketika Manager Investasi tersebut tidak mampu mengembalikan dana pokok investasi kepada investor. Alasan ketidakmampuan ini bermacam-macam, tetapi yang paling sering adalah dengan alasan keleluasaan yang diberikan nasabah tersebut membuat Manager Investasi kemudian berulang kali melakukan REPO atas penempatan dana nasabahnya, dan REPO tersebut kemudian dikambing hitamkan sebagai sebuah kegagalan yang berimbas kepada ketidakmampuan pengembalian dana investasi. Ironis? Tidak, tetapi hal ini bisa termasuk kategori penipuan yang sempurna.

Semua masalah pasti akan bisa diselesaikan apabila rujukannya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal inilah yang menjadi celah di dalam praktek pengelolaan produk discretionary fund ini. Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan produk discretionary ini bukan hanya akan merugikan investor, namun juga akan membuka lebih lebar celah penyelewengan oleh para Manager Investasi, karena dasar hubungan antara investor dengan Manager Investasi hanya sebatas kontrak pengelolaan saja, yang mana kontrak ini kebanyakan dipersiapkan atau dibuat oleh Manager Investasi sehingga isinya sudah pasti akan lebih banyak memihak kepentingan Manager Investasi.

Karena itu pula, sudah selayaknya peraturan mengenai produk ini dikeluarkan secepatnya oleh otoritas pasar modal untuk mencegah meluasnya penyelewengan dana nasabah yang akhir-akhir ini marak terjadi, sehingga ke depannya praktek-praktek pengelolaan investasi yang merugikan para nasabah oleh Manager Investasi dapat diminimalisasir sekecil mungkin. Saat ini pengaturan bentuk pengelolaan produk dengan cara discretionary ini masih belum ada, sehingga akan tetap ada celah hukum yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan, termasuk dengan cara menipu masyarakat pemilik dana. Dengan adanya peraturan mengenai bentuk pengelolaan produk dengan cara discretionary ini, diharapkan kelak peraturan tersebut dapat melindungi kepentingan para investor dan semua pihak yang terlibat di dalam bentuk pengelolaan produk dengan cara discretionary fund dapat terproteksi secara hukum.


Pelanggaran dan Penuntutan

Karena peraturan mengenai bentuk pengelolaan produk dengan cara  discretionary fund ini belum ada sama sekali, lalu bagaimana cara untuk menjerat Manager Investasi yang nakal? Jika diperhatikan lebih lanjut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-31/PM/1996 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manager Investasi, maka pada butir 1 dan 2 jelas disebutkan bahwa Manajer Investasi dilarang untuk :

  1. Memberi saran kepada nasabah dalam bentuk jasa pengelolaan investasi, atau jasa konsultasi pembelian, penjualan atau pertukaran dari Efek tanpa dasar pertimbangan rasional, yang ternyata tidak sesuai dengan informasi lengkap yang diberikan nasabah mengenai tujuan investasi, keadaan keuangan dan kebutuhan nasabah serta informasi lain yang diketahui atau diperlukan oleh Manajer Investasi.
  2. Memesan untuk membeli atau menjual Efek untuk rekening nasabah tanpa wewenang tertulis dari nasabah yang bersangkutan.

Larangan butir 2 tersebut diperkuat lagi dengan butir 4 yang menyatakan Manajer Investasi dilarang untuk melakukan kebijakan sendiri dalam melaksanakan amanat beli atau jual Efek untuk nasabah tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah tersebut.

Jika diperhatikan secara seksama, praktek pengelolaan dana investasi melalui produk discretionary fund bisa dikatakan melanggar ketentuan di atas, karena sistem discretionary fund hanya memberikan izin secara umum dengan sekaligus di dalam kontrak antara investor dengan Manager Investasi, dan tidak memerlukan persetujuan apapun lagi di kemudian hari berkaitan dengan pengelolaan dana milik investor.

Dengan pemberian izin secara sekaligus, Manager Investasi berarti telah memberikan saran kepada investor dalam bentuk jasa pengelolaan investasi, atau jasa konsultasi pembelian, penjualan atau pertukaran dari Efek tanpa dasar pertimbangan yang rasional, dan sudah pasti pertimbangan itu akan menjadi tidak sesuai dengan informasi  mengenai tujuan investasi, keadaan keuangan dan kebutuhan nasabah di kemudian hari, karena tujuan investasi, keadaan keuangan dan kebutuhan nasabah itu bisa saja berubah di kemudian hari karena kondisi pasar yang tidak menentu, dan berbeda dengan apa yang disampaikannya ketika menawarkan produk tersebut kepada calon investor. Dengan demikian pertimbangan yang diberikan oleh Manager Investasi tersebut tidak bisa dijamin tingkat rasionalitasnya karena pertimbangan yang diberikan bersifat tidak pasti dan cenderung untuk menguntungkan posisi Manager Investasi.

Selain itu, jika mencerna maksud larangan pada butir 2 dan 4 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-31/PM/1996, maka dapat dilihat bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Manager Investasi tidaklah boleh menjadi kebijakannya sendiri. Produk discretionary fund jelas memberikan kebebasan bagi Manager Investasi untuk melakukan tindakan sendiri meskipun ada persetujuan secara umum di dalam kontrak dengan nasabahnya. Persoalannya, siapa yang akan mengontrol tindakan Manager Investasi tersebut? Siapa yang akan tahu kalau tindakan itu dilakukan untuk kepentingan Manager Investasi dan bukan untuk kepentingan nasabah? Jawaban, tidak ada yang tahu.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa bentuk pengelolaan produk dengan cara discretionary fund ini merupakan produk yang memelintir Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-31/PM/1996 dan membuat Manager Investasi seakan-akan bisa terbebas dari larangan tersebut. Hal inilah yang kemudian membuat munculnya Manager Investasi nakal dan berupaya menipu nasabahnya. Bermacam cara dilakukan oleh Manager Investasi nakal untuk meraup uang nasabahnya, salah satunya adalah dengan dalih bahwa adanya keleluasaan yang diberikan nasabahnya membuat mereka bisa melakukan REPO dengan sesuka hati, dan ketika mereka tidak mampu mengembalikan uang nasabahnya mereka berdalih ada kegagalan atau kerugian dalam REPO yang mereka lakukan. Alhasil, investor bisa gigit jari.

Kalau sudah begini bagaimana caranya menjerat Manager Investasi yang nakal tersebut? Mungkin salah satu cara adalah dengan menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, terutama jika indikasi penipuan jelas terlihat dari perbuatan si Manager Investasi. Pasal 90 butir a undang-undang ini menyatakan bahwa dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun.

Lalu bagaimana si Manager Investasi bisa diindikasikan melakukan penipuan? Pasal 378 KUHPidana dengan jelas menyatakan penipuan itu memiliki unsur-unsur berupa adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang membuat orang lain menyerahkan sesuatu barang kepada si pelaku. Manager Investasi sering tidak sadar kalau di dalam mempresentasikan bentuk pengelolaan produk dengan cara discretionary fund unsur-unsur tersebut sering terpenuhi oleh mereka di dalam perjalanan pengelolaan dana milik nasabah tersebut. Janji-janji yang disampaikan di dalam presentasi maupun di dalam kontrak kadang kala dilupakan begitu saja oleh Manager Investasi.

Selain itu, dengan tidak dikembalikannya dana milik nasabah oleh Manager Investasi, maka jika dana tersebut dijanjikan akan dikembalikan 100% oleh si Manager Investasi, tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai sebuah perbuatan penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHPidana.

Jika terbukti memang benar ada penipuan dilakukan oleh Manager Investasi di dalam pengelolaan dana nasabah melalui produk discretionary fund ini, maka Pasal 104 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan si pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,-. Dan menurut Pasal 110 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, tindakan tersebut adalah kejahatan.

Selain pengenaan sanksi pidana, pelaku tindakan tersebut menurut Pasal 102 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dapat dikenakan sanksi administratif oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa peringatan tertulis; denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha; pencabutan izin usaha; pembatalan persetujuan; dan pembatalan pendaftaran.


Pengamanan Nasabah

Sementara peraturan mengenai discretionary fund belum ada, bagaimana caranya agar nasabah bisa dilindungi dari kenakalan Manager Investasi? Pertanyaan ini sering dilontarkan ketika kecemasan mulai menghantui masyarakat investor. Salah satu cara untuk mengamankan agar nasabah tidak ‘dikerjai’ oleh Manager Investasi dalam bentuk pengelolaan produk dengan cara ini adalah dengan meminta suatu jaminan terhadap dana yang dikelola secara bebas tadi. Jaminan ini bisa dalam bentuk apapun, mulai dari surat berharga sampai kepada jaminan aset. Pengamanan ini bisa membuat investor jadi terlindungi dari kenakalan Manager Investasi. Dan sebaiknya jika anda seorang investor yang ingin menginvestasikan dana anda melalui produk discretionary fund, maka sebaiknya anda meminta jaminan barang dari Manager Investasi untuk berjaga-jaga agar uang anda tidak lenyap.


Oleh : Triweka Rinanti SH MH dan Wawan Zulmawan SH MM MH

(Keduanya praktisi hukum di kantor hukum Triweka Rinanti & Partners)